Latar Belakang Aksi Demo Ojol 20 Mei

Pada tanggal 20 Mei 2025, ribuan pengemudi ojek online (ojol) dari berbagai wilayah di Jabodetabek dan sekitarnya dijadwalkan akan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan aplikasi transportasi daring yang dianggap merugikan mitra pengemudi, terutama terkait sistem pembagian tarif dan insentif.

Para pengemudi menilai sistem yang diterapkan saat ini tidak adil dan membuat pendapatan mereka semakin menurun. Selain itu, tuntutan lain yang disuarakan antara lain adalah perlindungan hukum bagi driver, keterlibatan pemerintah dalam pengawasan aplikasi, serta transparansi dalam sistem penilaian mitra.

Tanggapan Kepolisian

Menanggapi rencana aksi Demo Ojol tersebut, pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan secara maksimal. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Latif Usman, menyampaikan bahwa pengamanan akan dilakukan secara humanis dan tanpa senjata api.

“Kami sudah siapkan personel untuk mengawal jalannya aksi. Yang paling penting, kami pastikan tidak ada anggota yang membawa senjata api. Ini sebagai komitmen kami menjaga keamanan tanpa menciptakan ketakutan,” ujar Latif.

Fokus Pada Pendekatan Dialogis

Polisi juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara aparat dan peserta aksi. Beberapa petugas akan ditugaskan sebagai tim negosiator guna mencegah potensi konflik. Aparat juga akan berkoordinasi dengan koordinator lapangan dari pihak pengemudi ojol untuk memastikan bahwa aksi berjalan damai dan tertib.

“Kami ingin menjaga agar demo berjalan dengan damai. Kami membuka ruang komunikasi dan berharap peserta aksi juga dapat menjaga ketertiban umum,” tambah Latif.

Penutupan dan Imbauan Kepada Masyarakat

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan Monas dan sekitarnya pada 20 Mei, mengingat potensi kepadatan lalu lintas akibat aksi tersebut. Masyarakat juga diminta untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi di media sosial.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan sedang mengkaji ulang beberapa kebijakan yang menjadi keluhan para pengemudi ojol. Diharapkan dengan adanya komunikasi yang baik antara seluruh pihak, solusi yang adil bisa segera ditemukan.