Desk Ketenagakerjaan : Inovasi Baru dari Kepolisian Republik Indonesia

Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencetak sejarah baru dengan membentuk Desk Ketenagakerjaan, yang diklaim sebagai yang pertama di dunia. Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap tenaga kerja. Baik bagi mereka yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri. Desk ini berada di bawah koordinasi langsung Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pembentukan desk ini adalah wujud nyata kepedulian Polri. Fokus utamanya adalah melindungi pekerja Indonesia dari praktik eksploitasi, penipuan rekrutmen tenaga kerja ilegal, hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Fungsi dan Tugas Utama Desk Ketenagakerjaan

Desk Ketenagakerjaan bertugas melakukan koordinasi lintas sektor. Ini mencakup kerja sama antara Polri, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan pihak swasta. Selain itu, desk ini juga berperan mengawasi proses perekrutan tenaga kerja, memberikan edukasi hukum kepada calon pekerja, serta menangani berbagai kasus hukum yang menimpa tenaga kerja Indonesia.

Menurut Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, desk ini akan diperkuat dengan unit teknis khusus. Selain itu, personel yang dilibatkan juga akan memiliki keahlian khusus di bidang ketenagakerjaan. Tujuannya agar setiap penanganan perkara buruh dan pekerja migran dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan terpadu.

Dukungan Internasional dan Kolaborasi

Langkah Polri ini mendapat banyak apresiasi dari lembaga nasional maupun internasional. BP2MI menyambut positif kolaborasi ini sebagai bentuk perlindungan nyata terhadap pekerja migran Indonesia. Di sisi lain, Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga menunjukkan ketertarikannya. ILO bahkan mempertimbangkan untuk mengkaji model desk ini sebagai rujukan global.

Perwakilan ILO di Indonesia menyebut bahwa inisiatif Polri ini merupakan terobosan besar. Belum ada kepolisian di negara lain yang membentuk unit khusus seperti ini. Kolaborasi antara aparat penegak hukum dan lembaga ketenagakerjaan dianggap menjadi solusi penting. Terutama dalam mencegah kejahatan lintas negara yang seringkali melibatkan tenaga kerja rentan.

Langkah Awal Menuju Sistem Perlindungan Terintegrasi

Desk Ketenagakerjaan di Polri diharapkan menjadi langkah awal menuju sistem perlindungan tenaga kerja yang terintegrasi di Indonesia. Dengan pendekatan proaktif dan sistematis, desk ini bisa menjadi wadah penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan. Baik yang bersifat administratif maupun yang masuk ranah pidana.

Polri juga berkomitmen meningkatkan kapasitas seluruh personel yang bertugas. Selain itu, teknologi informasi akan dimanfaatkan untuk memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan. Dalam waktu dekat, Polri akan meluncurkan kanal aduan digital yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.

Kesimpulan

Pembentukan Desk Ketenagakerjaan oleh Polri menjadi tonggak penting dalam perlindungan pekerja Indonesia. Polri kini menjadi lembaga penegak hukum pertama di dunia yang memiliki unit khusus untuk urusan ketenagakerjaan. Ini menandakan komitmen serius dalam merespons persoalan pekerja secara menyeluruh.

Inovasi ini bukan hanya bentuk keberpihakan kepada rakyat. Lebih dari itu, langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia dalam upaya global memerangi eksploitasi tenaga kerja. Dengan sinergi lintas sektor dan dukungan teknologi, Polri menghadirkan model baru perlindungan tenaga kerja yang patut diapresiasi.